Dampak Pembangunan

Dampak pembangunan terhadap kesehatan dan kehidupan

Sumber daya hutan dan daerah aliran sungai Indonesia tidak memberi kontribusi yang seharusnya terhadap pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sosial serta kesinambungan lingkungan. Malahan, area hutan terancam degradasi, fragmentasi dan kehancuran. Seperempat "kawasan hutan negara" kekurangan tutupan pohon. Dalam tahun-tahun terakhir, Indonesia kehilangan area hutan sampai 2 juta hektar per tahun, sebagian besar karena penebangan liar dan konversi tahan yang didorong kapasitas pemrosesan berlebihd an kurangnya pengelolaan dan penegakan hukum yang efektif. Hilangnya hutan merusak kehidupan pedesaan, layanan ekosistem dan kemampuan Indonesia untuk mencapai sasaran pengentasan kemiskinan. Tata kelola hutam yang buruk merusak iklim investasi, potensi ekonomi pedesaan serta daya saing dan reputasi Indonesia. Tindak pidana di hutan memperburuk masalah anggaran dan perimbangan keuangan, serta mengalihkan pendapatan masyarakat yang dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan. Bersamaan dengan bergeraknya Indonesia dari transisi menuju stabilisasi dan pertumbuhan, ada peluang besar untuk membantu pemerintah menemukan cara baru dalam mengelola kawasan hutan melalui kemitraan dengan masyarakat lokal, memberi kontribusi terhadap demokrasi, keadilan, kesetaraan, investasi sektor pedesaan, pekerjaan dan pertumbuhan.

Akar permasalahan

Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas untuk sektor kehutanan: output ekonomi, distribusi manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi. Tujuan-tujuan konsisten dengan kebijakan Bank Dunia mengenai pengelolaan hutan, yang dibangun di atas tiga tujuan yang saling berhubungan: menguatkan potensi hutan untuk mengentaskan kemiskinan, mengintegrasikan hutan dalam pembangunan ekonomi berkesinambungan, dan melindungi nilai hutan global. Namun, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan-tujuan ini, terutama dalam area kesinambungan dan kesetaraan. Tujuan Bank Dunia adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dan komitmen pengelolaan hutan serta mempromosikan dialog kebijakan yang lebih luas di antara pemangku kepentingan sektor hutan.

Strategi pemerintah

Sektor kehutanan Indonesia telah lama mengalami krisis, namun banyak pengamat dan analis yakin bahwa dukungan berkelanjutan dari donor terhadap kehutanan penting dan kemungkinan keberhasilan saat ini lebih tinggi dibandingkan di masa lalu. Hal ini karena demokratisasi dan desentralisasi pemerintah menciptakan tekanan politik yang positif. Presiden terpilih Indonesia memiliki komitmen terhadap tata pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi. Perilaku dan peran pemerintah, perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat sipil mulai berubah. Pengambilan keputusan pusat lebih konsultatif dan transparan. Pemerintah daerah menjadi lebih tanggap dan bertanggung jawab. Masyarakat sipil dan dunia usaha membangun kembali hubungan yang lebih konstruktif. Dalam Departemen Kehutanan, proses evolusi dan reformasi bertahap menghasilkan peluang baru keterlibatan yang berarti.

Bantuan Bank Dunia dan donor utama lain

Di sektor kehutanan, strategi bantuan Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir mengarah pada peningkatan pengelolaan dan tata pemerintahan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan, konservasi, pembangunan dan dialog kehutanan yang berkesinambungan. Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam dua cara utama: pertama, mendukung peningkatan kebijakan dan praktik manajemen untuk membantu Indonesia mencapai tujuan dan komitmennya sendiri; dan kedua, mempromosikan dialog yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan jelas, realistis dan diterima secara luas.

Kesenjangan strategis dalam strategi pemerintah dan tanggapan donor

Walaupun kerangka kerja hukum Indonesia termasuk wajar, kebijakan dan praktik pengelolaannya sering tidak konsisten dengan kerangka kerja tersebut. Pengelolaan yang baik harus dibangun di atas lembaga yang bertanggung jawab, negara hukum dan kebijakan yang sehat. Langkah-langkah menuju pengelolaan hutan yang lebih terstruktur akan membantu menciptakan prediktabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang diperlukan untuk peningkatan tata pemerintahan. Ada peluang untuk berfokus pada peningkatan reformasi yang telah ada, dukungan terhadap pemenang, penyediaan dukungan analitis untuk pendekatan baru, dan klarifikasi kebijakan dan lingkungan perundangan.

Reformasi diperlukan untuk: membuat informasi tersedia secara transparan; mendukung prakarsa Pemerintah mengenai penebangan liar dan restrukturisasi industri; melindungi area konservasi yang ada; mengklarifikasi peran, tanggung jawab dan insentif di bawah desentralisasi; serta mendukung dialog dan kemitraan. Pada saat yang sama, ada kebutuhan untuk mengenali pendekatan di masa lalu yang tidak efektif dan cara-cara baru melakukan bisnis yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keterlibatan dan keefektifan yang baru.